Padangsidimpuan,
//portalsumuttabagsel.com||- Puluhan wartawan Kota Padangsidimpuan yang tergabung di Mata Pena Indonesia menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Wali Kota, Senin (16/6/2025).
Mereka menuntut pencopotan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadis Kominfo) Kota Padangsidimpuan, Nurcahyo.
Para wartawan, menilai Kadis Kominfo kurang becus bekerja, kurang bermitra dengan wartawan, dan kurang transparan dalam pengelolaan anggaran.
Aksi diawali dengan orasi di halaman Kantor Wali Kota. Perwakilan wartawan kemudian diterima oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Kesra dan Hukum, Rahmad Marzuki Nasution, dan Kasatpol PP, Zulkifli Lubis.
Kadis Kominfo, Nurcahyo, menanggapi tuntutan tersebut dengan menyatakan bahwa penghapusan anggaran pembinaan dan kliping menjadi temuan BPK merupakan hal yang terpisah dan telah dipotong oleh DPRD Padangsidimpuan.
Dalam pernyataan sikapnya, Mata Pena Indonesia menuntut transparansi anggaran Dinas Kominfo, khususnya terkait pembinaan, peliputan, dan biaya iklan
Klarifikasi terkait dugaan kadis Kominfo yang menghambat kemitraan antara wartawan dengan pemerintah kota Padangsidimpuan, khususnya penghapusan anggaran pembinaan kliping di dinas Kominfo.
Perbaikan hubungan kemitraan antara wartawan dan pemerintah kota Padangsidimpuan yang di nilai kurang harmonis sejak Cahyo menjabat sebagai kepala dinas Kominfo.
Permintaan kepada DPRD kota Padangsidimpuan untuk tidak melakukan intervensi yang berlebihan terhadap anggaran pembinaan wartawan di pemko Padangsidimpuan.
Aksi demonstrasi berlanut ke Kantor DPRD Kota Padangsidimpuan. Para wartawan diterima Wakil Ketua I Taty Ariani Tambunan di dampingi Ketua Komisi II DPRD, Dewi Portuna, dan Anggota komisi II Andi Umalo.
Dewi Portuna membantah intervensi atau pemotongan anggaran wartawan oleh DPRD, menyatakan bahwa DPRD hanya melakukan pengawasan.
Taty Ariani Tambunan dan Andi Umalo senada, menegaskan akan memanggil Dinas Kominfo untuk klarifikasi dan akan menggelar Dengar Pendapat (RDP) untuk menyelesaikan masalah ini.
RDP tersebut direncanakan akan dilaksanakan minggu ini. Baik DPRD maupun para wartawan sepakat untuk menyelesaikan permasalahan ini melalui jalur yang resmi dan transparan.
