Padangsidimpuan,
//portalsumuttabagsel.com||- Aliansi Wartawan Kota Padangsidimpuan, yang terdiri dari gabungan wartawan media online dan cetak, menyurati Wali Kota Padangsidimpuan, Letnan Dalimunte, terkait penggunaan anggaran sebesar Rp2,054 miliar yang dialokasikan untuk belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) pada tahun anggaran 2024. Surat tersebut diajukan pada hari Kamis, 11 September 2025.
Erik Astrada Nasution, yang mewakili Aliansi Wartawan, menekankan pentingnya klarifikasi dari Wali Kota. Ia meminta agar jajaran pemerintah memberikan tanggapan yang nyata, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami berharap Wali Kota dapat memastikan bahwa seluruh informasi yang diberikan oleh Dinas Kominfo dan SKPD terkait transparan dan sesuai fakta, sehingga publik mendapatkan gambaran yang jelas,” ujar Erik, didampingi oleh Mubin Lubis, Suhut Gultom, Jhoson Karo – Karo, Ahmad Hakim Lubis, Erijon Damanik, dan rekan-rekan wartawan lainnya.
Surat permohonan klarifikasi ini dilatarbelakangi oleh temuan awal adanya potensi tumpang tindih anggaran. Beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diduga masih melakukan pembayaran biaya internet secara mandiri, padahal anggaran tersebut seharusnya sudah dikelola oleh Diskominfo.
Aliansi Wartawan meminta penjelasan rinci mengenai mekanisme penggunaan anggaran, perjanjian kerja sama dengan penyedia layanan internet, serta pengawasan yang dilakukan untuk memastikan efisiensi dan akuntabilitas anggaran.
Erik Astrada Nasution juga menegaskan bahwa tujuan utama dari permintaan informasi ini adalah untuk menjaga transparansi pengelolaan keuangan daerah dan memastikan tidak ada penyimpangan yang merugikan negara. Ia berharap klarifikasi dari Wali Kota dapat menjadi dasar bagi media untuk menyampaikan informasi yang akurat dan berimbang kepada masyarakat.
“Kami percaya sinergi antara pemerintah dan media sangat penting dalam mengawal penggunaan anggaran publik. Oleh karena itu, kami menuntut jawaban yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan demi kepentingan bersama,” pungkas Erik.
