Nias Selatan,
//portalsumuttabagsel.com||- Tenaga Honorer Nias Selatan Demo Tuntut Pemkab Angkat jadi PPPK Paruh Waktu, Begini Respon Bupati Nias Selatan ke
portalsumuttabagsel.com Seratusan tenaga honorer berkategori R2, R3, dan R4 Kabupaten Nias Selatan (Nisel) demo di kantor bupati, Jalan Arah Lagundri, Fanayama, KM 5, Teluk Dalam, Jumat (22/8/2025).
Tenaga honorer menuntut agar Pemkab Nias Selatan mengangkat mereka menjadi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) dengan paruh waktu.
Para honorer ini start dari Pelabuhan Lama Teluk Dalam menuju Simpang Lima Teluk Dalam untuk berorasi. Tak berselang lama kemudian melanjutkan aksi ke kantor bupati dengan mengendarai sepeda motor dan didukung dengan dua unit mobil komando jenis pick up.
Para demonstran juga membawa beberapa spanduk yang bertuliskan beberapa harapan dan tuntutan, di antaranya :
Mendesak Pemerintah Kabupaten Nias Selatan agar segera mengusulkan honorer R2, R3 dan R4 menjadi PPPK paruh waktu
Meminta kepada pemerintah kabupaten Nias Selatan agar memperhatikan nasib honorer R2, R3 dan R4 yang telah mengabdi untuk Kabupaten Nias Selatan
Mendesak DPRD Kabupaten Nias Selatan agar membahas atau menganggarkan anggaran untuk PPPK paruh waktu Tahun Anggaran 2025
Salah seorang orator, Heldiz Loi saat berorasi menegaskan bahwa para pejabat apapun tidak akan berhasil kalau tidak ada guru.
“Oleh itu kami tenaga honorer R2, R3 dan R4 meminta kepada Bapak Bupati Nias Selatan agar mengangkat mereka menjadi P3K paruh waktu sesuai amanat undang-undang,” tandasnya.
Setelah pengunjuk rasa tiba di Kantor Bupati Nias Selatan, mereka kemudian dipersilahkan untuk memasuki aula kantor bupati dan diterima Bupati Sokhiatulo Laia. Mereka kemudian menyampaikan beberapa tuntutan yang dibacakan pimpinan aksi Menyerah Duha.
Bupati saat menjawab tuntutan para tenaga honorer menuturkan, pihaknya mengerti dan memahami para tenaga honorer yang mengabdi puluhan tahun untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu.
“Saat ini kami sedang berusaha dan berjuang keras, saat ini sedang berlangsung pemetaan data, baik data tenaga honorer teknis, dan unit kerja lain, dimana saat ini sedang dibahas di DPRD Kabupaten Nias Selatan, sehingga setiap kebijakan yang diambil sesuai kebutuhan di lapangan dan kemampuan keuangan daerah,” tukasnya.
Ia menjelaskan, data-data tenaga honorer yang sudah ada sebanyak 5311 orang , dan pihaknya tidak terburu-buru mengambil keputusan karena semua data harus diferivikasi secara benar.
“Jangan sampai pemerintah kecolongan dalam mengambil kebijakan karena dari pengalaman lalu, yang kita sudah sahkan ternyata ada yang tidak sesuai datanya, karena sebagian besar ada datanya tapi tidak aktif, ini yang sedang kami teliti,” pungkas Sokhiatulo Laia.
“Masalah limit waktu pengusulan data-data tenaga honorer yang seyogyanya pada tanggal 20 Agustus kemarin untuk diserahkan ke pusat, namun kita telah mengusulkan kelonggaran waktu dan kita diberi kesempatan hingga Tanggal 25 Agustus 2025,” sambung dia.
Pihaknya memastikan bahwa data yang diusulkan nantinya sudah tervalidasi dengan benar.
Ia menambahkan, saat validasi data dalam beberapa hari ini ditemukan kejanggalan dan adanya dugaan manipulasi data.
“Kalau datanya sudah benar, kami akan mengajukan ke pusat. Perlu juga kami beritahu, bahwa anggaran kita terjadi efesiensi dan pemotongan anggaran,” tutup dia.
Usai menyampaikan aspirasi ke Bupati, pendemo kemudian melanjutkan aksi mereka ke Gedung DPRD Nisel, Jalan Saonigeho, Km.3, Teluk Dalam.
Tuntutan serupa mereka sampaikan di hadapan Wakil Ketua DPRD Nisel Wirahati Loi dan sejumlah anggota DPRD Nisel.
“Pertama kami sampaikan bahwa tidak ada pilihan lain atau win-win solution di pemerintahan daerah dan DPRD, bahwa apapun wajib diusulkan tenaga honorer separuh waktu. Mulai hari ini ini dan besok dipastikan bahwa data itu final dan hari Senin ke depan diusulkan, dan apa yang dialami saudara-saudari itu adalah bagian kami juga,” ujar anggota DPRD Nisel Yurisman Laia menjawab tuntutan para tenaga honorer.
Aksi tersebut juga dikawal oleh aparat kepolisian dan Satpol PP Nias Selatan.
