Nias Selatan,
//portalsumuttabagsel.com||- Kekecewaan warga Desa Hiliorudua, Kecamatan Lahusa, Kabupaten Nias Selatan, memuncak. Pada Maret 2025, mereka melaporkan Kepala Desa (Kades) Masarudi Laia ke Tipikor Polres Nias Selatan atas dugaan korupsi dana desa (DD) senilai kurang lebih Rp1,5 miliar.
Selama lima tahun menjabat, Kades Masarudi Laia diduga tidak transparan dalam pengelolaan DD. Banyak temuan yang mengarah pada dugaan penyimpangan, termasuk anggaran fiktif dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) dan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ).
Salah satu contohnya adalah program pemberdayaan masyarakat berupa pengadaan ternak yang tidak mencantumkan jenis dan harga ternak yang dianggarkan.
Menurut A. Laia, perwakilan pelapor, sejumlah proyek juga dipertanyakan. Rehabilitasi Balai Desa yang menghabiskan puluhan juta rupiah selama lima tahun diduga fiktif, mengingat kondisi Balai Desa yang tak menunjukkan adanya perbaikan.
Begitu pula dengan pengadaan mesin pengolah pakan ternak senilai ratusan juta rupiah, yang diduga fiktif karena mesin tersebut telah ada sebelum Masarudi Laia menjabat.
Proyek jalan usaha tani senilai ratusan juta rupiah juga diduga dialihkan untuk kepentingan pribadi Kades, menuju kebun kelapanya.
Program pelatihan dan penyuluhan di bidang kesehatan, penguatan perempuan, dan perlindungan perempuan dan anak yang juga menelan ratusan juta rupiah dari DD juga diduga fiktif.
Ironisnya, APDES juga mencatut pembangunan jembatan yang tidak pernah terealisasi di Desa Hiliorudua.
Pelita Prabu Nias Selatan, melalui S. Sarumaha, SH, F. Buulolo, dan Dewan Pimpinan Kecamatan S. Hulu, menyatakan komitmennya untuk mengawal kasus ini hingga tuntas.
Mereka menegaskan akan memastikan adanya kepastian hukum bagi pelaku dan memberikan efek jera terhadap praktik korupsi. Organisasi ini juga menyatakan dukungannya terhadap program kerja Presiden dan Wakil Presiden RI dalam memberantas korupsi.
