Tapanuli Selatan,
//portalsumuttabagsel.com||- Puluhan massa dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Perkumpulan Waktu Indonesia Bergerak (WIB) menggelar aksi unjuk rasa di Kabupaten Tapanuli Selatan pada Selasa, (14/10/2025).
Aksi yang dipimpin oleh Burhanuddin Hutasuhut ini menuntut pencopotan Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Selatan, Suryadi, atas dugaan keterlibatan dalam praktik monopoli proyek dan permintaan “kewajiban” dari rekanan.
Aksi dimulai di depan Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Selatan. Massa DPD WIB berulang kali meminta Sekretaris Dinas Kesehatan Suryadi untuk keluar menemui mereka.
Namun, yang datang menemui massa adalah Staf Ahli Ali Akbar Hutasuhut didampingi Kasat Pol PP Jhonni Gumansi Nasution. Di hadapan massa, Ali Akbar Hutasuhut menyatakan bahwa tidak ada Satupun yang berjabatan di dalam kantor.
Tidak puas dengan respons tersebut, massa DPD WIB kemudian bergerak menuju Kantor Bupati Tapanuli Selatan untuk melanjutkan orasi. Di lokasi ini, koordinator aksi, Alfin Praja Tanjung, dengan tegas menyuarakan tuntutan agar Bupati Tapanuli Selatan segera mencopot Suryadi dari jabatannya. Alfin juga menyinggung adanya dugaan keterlibatan salah satu kontraktor dalam pembagian proyek di Dinas Kesehatan.
Dalam pernyataan sikap resminya, Perkumpulan Waktu Indonesia Bergerak (WIB) Kabupaten Tapanuli Selatan bersama masyarakat menyampaikan enam poin tuntutan utama:
1. Meminta/mendesak Polres Tapsel mengusut tuntas adanya dugaan permintaan kewajiban (KW) kepada setiap rekaman sebesar 17 s/d 20 persen persetiap paket pekerjaan di dinas kesehatan Tapanuli Selatan.
2. Meminta kepada Bupati Tapanuli Selatan supaya mengevaluasi dan mencopot sekretaris dinas kesehatan Tapanuli Selatan.
3. Meminta Bupati Tapanuli Selatan agar memutus mata rantai adanya dugaan permufakatan jahat/ persekongkolan antara oknum sekretaris dinas kesehatan Tapanuli Selatan dengan beberapa rekanan.
4. Meminta Bupati Tapanuli Selatan agar memerintahkan kepala dinas kesehatan untuk melaksanakan proses tender dan penunjukan pelaksana proyek secara profesional dan transparan.
5. Meminta kepada dinas kesehatan agar tidak melakukan monopoli proyek di dinas kesehatan Tapanuli Selatan.
6. Kalau tidak ada tanggapan dari bapak Bupati kami akan melaksanakan aksi selanjutnya.
